Perkuat Integritas, Rutan Kuala Kapuas Gelar Apel Komitmen Zero Halinar

​KUALA KAPUAS – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kuala Kapuas mempertegas komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Apel Komitmen Zero Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba) yang melibatkan seluruh jajaran petugas di lapangan internal Rutan, baru-baru ini.

​Kegiatan ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan bagian dari strategi deteksi dini dan langkah preventif guna memutus mata rantai peredaran barang terlarang serta praktik ilegal di dalam rutan.
​
​Kepala Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas, Daniel Kristianto, yang memimpin langsung jalannya apel, memberikan arahan tegas kepada seluruh jajarannya. Dalam amanatnya, ia menekankan bahwa slogan "Zero Halinar" harus mendarah daging dalam setiap pelaksanaan tugas.

​"Zero Halinar bukan hanya sekadar slogan atau kata-kata tanpa makna. Ini adalah komitmen harga mati yang harus diimplementasikan secara nyata dalam tugas sehari-hari," ujar Daniel di hadapan peserta apel.

​Beliau juga memberikan peringatan keras agar tidak ada satu pun petugas yang mencoba bermain-main atau terlibat dalam praktik yang dapat mencoreng nama baik institusi  Kemenkumham.

​Terdapat tiga poin utama yang menjadi sasaran dalam gerakan komitmen ini: Zero Handphone: Memastikan tidak ada alat komunikasi ilegal yang masuk ke dalam blok hunian untuk mencegah tindak kriminalitas dari dalam rutan.

​Zero Pungli: Menghapus segala bentuk pungutan liar dalam pemberian layanan kepada warga binaan maupun keluarga warga binaan. Zero Narkoba: Menjamin lingkungan rutan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
​
​Pelaksanaan apel yang berlangsung tertib ini menjadi titik awal penguatan pengawasan internal. Setelah apel ini, pihak Rutan berkomitmen untuk meningkatkan intensitas penggeledahan rutin (sidak) dan pengawasan melekat terhadap kinerja petugas.

​Dengan adanya komitmen kolektif ini, Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas berharap dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan yang transparan, profesional, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa adanya gangguan keamanan dari praktik-praktik terlarang