SOP dan Jaminan BPJS Juru Parkir Lahat Dipertanyakan, Aktivis Soroti PKS Rp1,2 Miliar

Berita Lahat, Bukit Besak News-Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi juru parkir di Kabupaten Lahat yang dikelola pihak ketiga serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) per tahun patut dipertanyakan. Rabu (23/9/26).

Aktivis Kabupaten Lahat, Bung Nata, mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku pengelola parkir yang bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ia mempertanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi juru parkir, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan, serta kejelasan PKS (perjanian kerja sama) antara pihak ketiga dengan Pemda yang sudah berjalan 9 bulan.

"Sudah berapa uang yang disetor pihak ketiga ke kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dari perjanjian Rp1,2 miliar per tahun itu."ujarnya.

Menurut Bung Nata, jaminan tersebut penting agar tukang parkir terlindungi dari risiko kerja, seperti kecelakaan, tertabrak kendaraan, atau perkelahian saat bertugas.

"Diduga baru-baru ini terjadi perkelahian antar tukang parkir sampai berujung pembunuhan yang mengakibatkan kematian. Kalau ada BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya pihak yang mengalami musibah bisa terbantu,"tegasnya.

Ia juga berharap ada penertiban atribut juru parkir agar lebih profesional dan resmi.

"Harus pakai rompi, kartu pengenal resmi dari pengelola atau pihak ketiga, usia 18 tahun ke atas, karcis resmi berlogo Pemda Kabupaten Lahat, dan kalau malam dibekali lampu tongkat LED biar pengguna jalan tahu,"pungkasnya.

Ia berharap Pemkab Lahat dan pihak ketiga pengelola parkir segera memberikan kejelasan terkait hal tersebut.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor 08813-XXXX-0096, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lahat, H. Apriansyah, SE., M.M., belum memberikan jawaban resmi hingga berita ini diterbitkan.
 

(a h)