Ketua KPU dan Bawaslu Lahat Mangkir RDP di ruang DPRD Kabupaten Lahat

Lahat, Bukit Besak News - Penyelenggara Pemilu Kabupaten Lahat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mangkir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah diagendakan oleh DPRD Kabupaten Lahat pada hari ini, Kamis (15/08/24).

Menurut Pimpinan Rapat Komisi I Ahmad Barmawi pihaknya telah empat kali melayangkan surat undangan kepada KPU & Bawaslu tetapi hingga hari ini pimpinan penyelenggara pemilu tersebut tidak hadir dalam rapat tersebut, Hanya ada sekretaris dari KPU Lahat,"ucapnya 

Selanjutnya Barmawi pun mengatakan, "Ini adalah RDP yang ke empat kali memang tim penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu tidak hadir dengan alasan adanya kegiatan lain hasil RDP hari ini Komisi satu akan melaporkan kepada pimpinan atas keluhan masyarakat dan temuan - temuan di lapangan," tuturnya

Padahal dalam rapat pendapat tersebut guna membahas tuntutan dalam aksi demo Lintas Partai beberapa waktu lalu.

Namun, walau tidak adanya penyelenggara pemilu tersebut, Komisi I tetap melakukan rapat dengan berbagai unsur terkait.

Dan adapun Ganda Taruna dari Front Pemuda Lahat mengatakan " Kami meminta di RDP ini kepada DRPD Kabupaten Lahat khususnya di komisi I untuk memberikan rekomendasi untuk melaporkan temuan temuan kami kepada DKPP agar KPU dan Bawaslu dapat di tindak tegas dan di berikan sanksi sesuai prosedur yang ada dengan ketidak hadiran dari tim penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu bagi kami ini sudah membuktikan buruknya kinerja mereka," tegasnya.

"Kami juga berharap kepada KPU dan Bawaslu bersikap netral jangan di kotori dengan sikap-sikap politik yang seolah mengarahkan anggotanya untuk menjadi tim sukses dari salah satu calon Bupati di Pilkada tahun 2024 ini.

"Kalau ini tidak segera ditindaklanjuti, saya yakin 85 % pasca pemilu bakal terjadi kerusuhan di tengah masyarakat Kabupaten Lahat, bukan masalah siapa yang bakal menang atau kalahnya para calon kepala daerah nantinya," tegas Ganda.

Dengan adanya beberapa dugaan indikasi upaya pengarahan sekelompok warga meninggalkan tempat asalnya secara besar-besaran (eksodus) untuk membangun kekuatan yang bernilai negatif sehingga berdampak kepada tidak stabilnya jalan roda demokrasi jelang pilkada Lahat 2024.

"Banyak warga di luar Kabupaten Lahat yang terpilih sebagai anggota PPS dan lebih mirisnya lagi, disebuah desa di Kabupaten Lahat, Kepala Desa nya tidak tahu warga tersebut tetapi ber KTP didesa itu," tutupnya

Oleh karena itu, Ganda Meminta serta mengajak kepada yang hadir dalam rapat tersebut supaya permasalahan ini benar-benar diperhatikan guna berjalannya demokrasi yang adil dan jujur.

Editor (Muhamad)

Penulis (Tim/AH)