K-Maki Kawal Anggaran Belanja Tidak Terduga Di BPBD Lahat Ke APH

Lahat, Bukit Besak News - Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) kawal Pergeseran anggaran belanja tidak terduga (BTT) di BPBD Lahat yang dikepalai oleh Ali Affandi harus menjadi perhatian serius karena langgar Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan langgar hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten oleh Gubernur Sumsel.

Anggaran belanja tidak terduga (BTT) disiapkan untuk tanggulangi bencana alam yang tidak di ketahui kapan akan terjadi dan kalaupun harus di rubah penggunaannya maka melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat terkait hak pengawasan anggaran.

Menanggapi pergeseran anggaran ini, Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia angkat bicara, “Pergeseran anggaran ini merupakan pelanggaran aturan perundangan dan berpotensi tindak pidana korupsi pada pasal 3 undang – undang tipikor yaitu penyalahgunaan wewenang”, jelas Bony Balitong Kordinator K MAKI.

“RKA ( Rencana Kerja dan Anggaran) menjadi dasar audit keuangan dan kinerja dinas terkait oleh auditor negara badan pemeriksan keuangan (BPK) dan badan pemeriksan keuangan provinsi (BPKP) sehingga pergeseran anggaran menjadi temuan anggaran yang tidak bisa di pertanggung jawabkan dan salah peruntukan”, ulas kordinator K MAKI

Belanja tidak terduga atau BTT yang di alihkan merupakan total lost yang harus di pertanggung jawabkan dengan pengembalian utuh atau menjadi temuan awal tindak pidana korupsi bila tidak di kembalikan”, ucap Bony Balitong.

“Inspektorat harus menjawab pertanyaan DPRD terkait pergeseran anggaran ini dengan aturan perundangan dan sangsi tegas atau diserahkan ke aparat penegak hukum (APH)”, tegas kordinatir K MAKI.

“Intinya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat harus bertanggung jawab secara administratif dan hukum”, pungkas Bony Balittong.

 

 

Editor ( Tim )