Surat Pemberitahuan Aksi Ormas Grpk-ri dan LSM Jaksi Sudah Diterima Polres Lahat

Berita Lahat, Bukit Besak News-Gabungan LSM JAKSI JARINGAN AKTIVIS AKSI INDONESIA dan GRPKRI (GERAKAN RAKYAT PEDULI KEADILAN RI). Dengan Nomor : 003/PAD/VII/2026.Menyampaikan Pemberitahuan Rencana Aksi Unjuk Rasa (DEMO) di Polres Lahat, yang akan dilaksanakan Pada: Hari/tanggal, Rabu, 8 Juli 2026. Waktu Pukul 10.00 wib sampai Selesai. Senen, (6/7/26)

Aksi demonstrasi Kegiatan aksi, Orasi, Spanduk, Tempat/lokasi, Depan Kantor Pemda Lahat, Jumlah Mass kurang lebih 100 Orang, Depan Kantor Pemda Lahat.

Koordinator lapangan, Ramzi 081299180881, Koordinator aksi, Dodo Arman 081273735000. Koordinator aksi, Saryono S.H 082262992005.

Alat peraga, Pengeras suara, spanduk/baleho, pamflet, selebaran, Kendaraan, Mobil Komando, Motor.

Selama menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai organisasi masyarakat, kami telah menyampaikan ratusan laporan dugaan penyimpangan kepada Inspektorat Kabupaten Lahat. Selain itu, kami juga telah membuat laporan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Namun dalam praktiknya, sebagian besar laporan tersebut tetap bermuara kepada Inspektorat Kabupaten Lahat untuk dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan penjelasan resmi yang kami terima dari pihak Inspektorat Kabupaten Lahat, hanya sebagian laporan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia, baik auditor maupun tenaga pendukung lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak pengaduan masyarakat yang belum dapat diproses secara optimal sehingga berpotensi menghambat penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).

Di sisi lain, kami mencermati pernyataan Bupati Lahat yang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat telah memiliki sekitar 8.570 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bahkan jumlah tersebut menjadi salah satu pertimbangan tidak dibukanya formasi CPNS pada tahun berjalan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kami memandang bahwa penempatan sebagian pegawai PPPK yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pada Inspektorat Kabupaten Lahat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, profesional, independen, dan akuntabel.

Kami menilai bahwa penguatan SDM Inspektorat merupakan kebutuhan yang mendesak demi meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat, mempercepat proses pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Lahat yang transparan, bersih, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tuntutan Aksi, Mendesak Bupati Lahat segera mengevaluasi kebutuhan sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Lahat.

Mendesak Pemerintah Kabupaten Lahat menempatkan pegawai PPPK yang memiliki
kompetensi sesuai kebutuhan untuk memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Mendesak Inspektorat Kabupaten Lahat meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat.

Mendesak percepatan penyelesaian seluruh laporan dugaan penyimpangan yang telah disampaikan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendorong terwujudnya pemerintahan Kabupaten Lahat yang bersih, transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Demikian Pemberitahuan aksi ini disampaikan, seseuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

(a h)